Teknologi Komunikasi dan Perubahan Sosial, oleh Drs.Eko Harry Susanto, 26/05/2010

Perubahan sosial adalah proses dimana terjadi perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial dan proses tersebut mengubah cara–cara umat manusia hidup sehari–hari. Perubahan sosial terjadi salah satunya diakibatkan oleh teknologi komunikasi seperti halnya televisi dan komputer (internet) membuat manumpuknya informasi di bidang politik, ekonomi dan ilmu pengetahuan. Teknologi komunikasi memiliki peran utama dalam menerapkan kebijakan kebudayaan dan membantu mendemokrasikan kebudayaan, melalui pola penyebaran informasi yang lebih cepat diterima oleh khalayak, maka dari itu, pengawasan masyarakat menjadi penting dan tidak boleh dikesampingkan. Namun, perubahan sosial akibat teknologi komunikasi juga dapat mengakibatkan rusaknya unit-unit politik dan sosial yang sebelumnya dipercaya secara umum yang dapat berpengaruh terhadap sikap dan prilaku masyarakat yang semula mengandalkan nilai. Hal ini dikarenakan modernisasi dan industrialisasi yang bergerak ke luar mempengaruhi setiap tatanan sosial masyarakat sebelumnya.

Teknologi komunikasi dalam perusahaan multinasional juga mampu mengubah kondisi sosial masyarakat setempat karena mereka tidak hanya memupuk modal dan memanfaatkan teknologi serta menjualnya ke pasar komunikasi, mereka juga menjual sejumlah kebutuhan sosio kultural yang merupakan sarana tempat bersatunya ide, rasa, nilai dan kepercayaan.

Demokrasi, HAM dan Teknologi Komunikasi

Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dirasakan telah mengalami proses difusi karena perkembangan teknologi komunikasi yang digunakan media massa, karena maknanya hampir tidak bisa dibedakan. Demokrasi mengandung makna kekuasaan di tangan rakyat, rakyat yang berdaulat menentukan jalannya sebuah pemerintahan, dan setiap rakyat juga memiliki hak-hak mereka untuk bisa menjalankan proses demokrasi tersebut. Namun, rakyat juga harus menjadi partner yang aktif bukan hanya sebagai obyek komunikasi dengan bertambahnya keanekaragaman pesan dan perkembangan kualitas, sehingga demokrasi dan hak-hak manusia dapat terealisasikan dengan baik.

Banyak isu-isu demokrasi selalu menjadi perhatian dari negara-negara maju dalam pemberian bantuan, hutang maupun berbagai macam bentuk kerjasama lainnya, hingga akhirnya demokrasi selalu dikaitkan dengan bantuan luar negeri. Penyimpangan tersebut dipicu oleh kekuatan ideologi pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Demokrasi universal yang tidak diartikan sendiri untuk kepentingan pemerintah seringkali berseberangan dengan rezim berkuasa yang menafsirkan demokrasi secara integralistik yang justru menghambat kebebasan politik, ekonomi maupun sosial, termasuk didalamnya kebebasan untuk memperoleh informasi. Padahal, kebebasan adalah syarat demokrasi yang paling utama dan berharga yang didapatkan melalui perjuangan yang sulit melawan kekuatan politik, ekonomi dan penguasa. Kebebasan adalah penjaga demokrasi yang ampuh. Diharapkan teknologi komunikasi yang telah membawa isu-isu demokrasi dengan bantuan luar negeri tersebut dapat menjadi jalan yang tepat untuk membawa kembali kebebasan yang salalu diperjuangkan itu.